DATANG DAN KUNJUNGI SEKARANG JUGA. WISATA BAHARI LAMONGAN(WBL), Tempat Habiskan Waktu Berlibur Bersama Keluarga atau Orang Terdekat Anda dengan Landscape Terluas dan Panorama Paling Eksotis Dilengkapi Wahana Hiburan Paling Dramatis Sepanjang Pesisir Pantai Jawa Utara
-->

PERAN OPINION LEADER DALAM MENYEBARKAN INFORMASI PARTAI DEMOKRAT PADA MASYARAKAT PEMILIH DI SURABAYA TIMUR PADA PEMILU 2004

I. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Pemilihan Umum di Indonesia yang paling dikenal sebagai Pemilihan Umum paling demokratis adalah Pemilu pada tahun 1955. Pemilihan Umum di bawah rezim Soeharto yang pernah berkuasa selama 32 tahun dirasakan oleh rakyat Indonesia sebagai Pemilihan Umum yang tidak demokratis karena berbagai kecurangan dan pelanggaran terhadap asas LUBER (Langsung Umum, Bebas, dan Rahasia). Kondisi tidak demokratis atau tidak LUBERnya Pemilihan Umum Orde Baru tersebut tidak berlangsung sepanjang masa, sebab tepat tanggal 21 Mei 1998 Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari kursi kepresidenan dan menyerahkan mandatnya pada Prof. DR. Ing. B.J. Habibie, yang selanjutnya sebagai pemerintahan transisi mempunyai tugas utama untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Sesuai dengan UU No. 3/1999 tentang Pemilihan Umum, pemerintah Habibie berketetapan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum pada 7 Juni 1999. Proses Pemilihan Umum di bawah pemerintahan transisi itu untuk pertama kalinya berhasil diselenggarakan dengan demokratis, jujur, adil, luber, dan aman. Inilah Pemilu yang dapat berlangsung demokratis setelah Pemilu 1955 di Indonesia.
Pada Pemilu tersebut banyak kontestan Pemilihan Umum yang terlibat di mana partai-partai politik peserta Pemilihan Umum bermunculan seperti jamur di musim hujan. Betapa pentingnya Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan saat itu. Dalam Pemilihan Umum pertama pasca Orde Baru, rakyat punya kekuasaan untuk “memasang dan membongkar pemerintahan” istilah ilmiahnya to hire and fire the government. Coblosan yang dilakukan pemilih dibilik suara pada hari pemilihan itu akan menjadi suatu tahapan dari pembangunan kekuasaan negara yang dihasilkan dengan cara-cara demokratis tanpa konflik, kecurangan-kecurangan dan bahkan tanpa pertumpahan darah.
Di tangan pemilih pada Pemilihan Umum inilah sebuah bangunan kekuasaan yang demokratis bisa terbentuk dan sebaliknya ditangan para pemilih itu pulalah sebuah bangunan demoratis juga bisa gagal berdiri. Kesemuanya itu tergantung pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada saat itu.
Jajak pendapat yang dilakukan di tahun itu juga terhadap lebih dari 2.000 responden di seluruh Indonesia ini menyebutkan, hanya kurang dari separuh responden yang percaya pemilihan umum akan membuat situasi Indonesia berbeda dari sebelumnya (40%). Selebihnya menganggap keadaan akan sama saja (33%) atau bahkan tidak yakin akan ada perubahan selepas pemilihan umum (27%). Jajak pendapat tersebut juga menyatakan bahwa 58% responden menyatakan bahwa pemilihan umum tahun 1999 tidak jujur dan adil dan hanya 4% yang menyatakan bahwa pemilihan umum yang baru lalu itu berlangsung dengan jurdil. Jajak Pendapat tersebut juga menyatakan bahwa tidak semua responden saat itu sepakat bahwa pemilihan umum itu akan berlangsung jujur dan adil. Paling tidak, mereka yang percaya dan tidak percaya bahwa pemilihan umum bisa jujur berada pada posisi fifty-fifty. Bahkan, dibandingkan dengan pemilihan umum dua tahun sebelumnya, tingkat kepercayaan itu hanya terdongkrak 14 persen. Meski demikian, menurut jajak pendapat itu, hampir semua responden berniat memilih dalam pesta demokrasi tersebut. Artinya mereka tidak mau menjadi golput.1
Layaknya sebuah Pemilu manapun, penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia yang dirancang secara serius dengan memperhatikan asas demokrasi seperti LUBER dan JURDIL, namun masih juga ada keyakinan atau sinyalemen bahwa politik uang bisa menjadi salah satu contoh bagaimana kecurangan pemilihan umum masih terjadi. Dalam spektrum politik yang lebih luas, sikap realistis dari masyarakat pemilih yang terdesak karena kebutuhan ekonomi dan kurang pengetahuan politiknya itu menjadi sesuatu yang wajar jika mereka menerima suap dari partai yang menjalankan pemilu dengan cara money politic. Dalam kondisi proses kampanye yang tidak sehat semacam ini, ternyata masih ada partai-partai yang lebih mengedepankan manajemen informasi dalam upayanya memenangkan pemilihan umum tersebut. Pemilihan umum tahun 1955 mungkin bisa dijadikan contoh, meski pemilihan umum tersebut adalah Pemilu yang pertama dalam sejarah Indonesia namun sering disebut-sebut sebagai pemilihan umum yang paling fair. Pemilu pada masa 1955 ataupun 1999, dan bahkan Pemilu 2004 kini masih bisa ditemui ada Partai Politik yang dalam kampanye pemenangannya dilakukan dengan cara mengedepankan manajemen informasi, bukannya cara suap. Salah satu kiat dari manajemen informasi tersebut adalah dengan cara memperkuat jaringan para opinion leader di tingkat basis-basis pemilih.


No comments:

Post a Comment

For yout correction, write your comment in here. Thank you.
(Tulislah komentar anda di sini untuk perbaikan. Terima kasih)

KULIAH