DATANG DAN KUNJUNGI SEKARANG JUGA. WISATA BAHARI LAMONGAN(WBL), Tempat Habiskan Waktu Berlibur Bersama Keluarga atau Orang Terdekat Anda dengan Landscape Terluas dan Panorama Paling Eksotis Dilengkapi Wahana Hiburan Paling Dramatis Sepanjang Pesisir Pantai Jawa Utara
-->

Dasar Pemikiran Pembelajaran (ISBD)

BAB I
PENDAHULUAN
Oleh: Kama Abdul Hakam
View In Google Document

A. DASAR PEMIKIRAN PEMBELAJARAN I.S.B.D.
1. Latar Belakang Paedagogis.
Keinginan untuk memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada Mahasiswa merupakan dorongan yang logis bagi Dosen tatkala memerankan dirinya sebagai pengajar, dia akan berusaha semaksimal mungkin agar setiap ilmu pengetahuan yang dimiliki dapat tersampaikan kepada Mahasiswa dalam waktu sesingkat-singkatnya, tentu saja cara yang paling mudah adalah menggunakan seluruh waktu pertemuan kelas untuk menceramahkan materi serta me-minta mahasiswa untuk siap menerima berbagai informasi yang disampaikan agar ilmu pengetahuannya bertambah. Fungsi dan peran seperti ini sering menempatkan seorang Dosen pada otoritas yang berlebih-lebihan, seperti sebagai sumber informasi tunggal dan sebagai sen-tral aktivitas pembelajaran, sehingga Mahasiswa mirip sebagai objek pasif, bejana kosong yang harus diisi dengan sejumlah informasi. “Dominasi” Dosen dalam interaksi belajar mengajar di da-lam kelas seperti itu dapat menimbulkan “apatisme dan sikap pasif” Mahasiswa karena kreati-vitasnya terhambat yang pada akhirnya mengurangi kualitas hasil belajar.



Meskipun diakui tanpa kehadiran Dosen di ruang kuliah, hasil belajar Mahasiswa tidak akan maksimal, namun upaya-upaya inovatif untuk memberikan peran yang seimbang antara Dosen dan Mahasiswa dalam proses pembelajaran terus diupayakan. Inovasi ini didasari kesadaran bahwa Mahasiswa bukanlah makhluk kosong tanpa “entry behavior” yang tidak memiliki kemampuan dan kecakapan apa pun, akan tetapi sebagai objek berpotensi yang mam-pu mengkreasi dunia lingkungannya. Sehingga dengan memberikan posisi yang “seimbang” antara aktivitas Dosen dan Mahasiswa dalam proses pembelajaran akan mampu memberikan hasil lebih, baik tambahan ilmu pengetahuan, meningkatnya sikap positif, dan bertambahnya keterampilan pada Mahasiswa.

Upaya untuk meningkatkan mutu dari hasil pendidikan, mendorong UNESCO (1988) mendeklarasikan empat pilar pembelajaran yaitu:
  1. learning to know (pembelajaran untuk tahu);
  2. learning to do (pembelajaran untuk berbuat);
  3. learning to be (pembelajaran untuk membangun jati diri);
  4. learning to live together (pembelajaran untuk hidup bersama secara harmonis).
Misi-misi ini, khususnya learning to live together dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, bahkan juga dalam science, tidak mungkin dikembangkan secara speculative thinking sebagai-mana dikehendaki oleh filsafat ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang mengembangkan pendidikan secara sistematis untuk mendalami ilmu itu sendiri (atau menjadikan seseorang menjadi ahli di bidang ilmu tersebut), melainkan bagaimana bidang-bidang ilmu yang ada menjadi alat untuk mengkaji fenomena dan problema sosial serta budaya yang terjadi sehingga seseorang mampu memecahkan masalah sosial dan budaya tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan men-jadi pribadi, anggota keluarga dan masyarakat yang baik sesuai dengan nilai-nilai pandangan hidup bangsanya. Dengan pemikiran ini mendorong peran Dosen tidak hanya menggunakan ceramah monolog atau komunikasi satu arah, melainkan mampu menciptakan suasana yang ber-makna, menyenangkan, kreatif, dinamis, serta dialog kreatif.

2. Dasar Yuridis
Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 Ayat (1) butir e dikemukakan bahwa: “Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelan-caran pelaksanaan tugas.” Pasal ini kalau dikaji secara mendalam sebenarnya memberi peluang kepada Dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan dukungan sarana, prasa-rana dan fasilitas yang memadai. Pasal ini dipertegas oleh kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan yang tertuang dalam Pasal 40 Ayat (2) butir a yang menyatakan bahwa pendidik berkewajiban “menciptakan suasana yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis”. Sehingga interaksi belajar yang monolog dan komunikasi satu arah tidak lagi meru-pakan model pembelajaran yang tunggal, sebab banyak kritik terhadap pendekatan pembela-jaran semacam ini, karena sifatnya yang mendoktrinatif dapat menghalangi aktivitas dan kreativitas Mahasiswa sehingga menjadikannya pribadi yang pasif.

Perubahan peran Dosen seperti prolog di atas, berhubungan erat dengan visi Mata Kuli-ah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) di perguruan tinggi, seperti tercantum dalam Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 38 Tahun 2002 Pasal (1) yang menyatakan bahwa: “Mahasiswa memiliki landasan pengetahuan, wawasan, dan keyakinan sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab serta bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungannya”, dan juga berhubungan dengan misi MBB pada pasal (2), yaitu: “Memberikan dasar-dasar nilai estetika, etika dan moral pada Mahasiswa serta memberikan panduan bagi penyelenggara pendidikan dalam mengantar Mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman serta penguasaannya tentang keaneka-ragaman, kesetaraan, dan martabat manusia sebagai individu dan makhluk sosial di dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman pada nilai budaya melalui pranata pendidikan, serta tanggung jawab manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungannya dalam kehidupan bermasyarakat baik nasional maupun global yang mengarah pada tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya”. Visi dan misi ini tidak mungkin dicapai dengan hanya memperkenalkan konsep-konsep teoretis tanpa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkaji, mengkritisi, dan menganalisis, serta ikut memberikan kontribusi pada pengambil kebijakan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungannya. Oleh karena itu, dalam Pasal (5) metode pembelajaran yang digunakan oleh Dosen harus menempatkan Mahasiswa sebagai subjek didik, mitra dalam proses pembelajaran, anggota masyarakat, dan warga negara. Dengan demikian, Mahasiswa diajak untuk memahami berbagai gejala yang terjadi dalam kehidupan manusia melalui perspektif masyarakat, kebudayaan, dan lingkungan alam dengan pembahasan kritis-analitis, sehingga proses pembelajaran yang interaktif, dialog kreatif, diskusi, dan demonstrasi lebih diharapkan ketimbang ekpose verbal, ceramah, monolog, dan komunikasi satu arah.

Dengan metode pembelajaran seperti ini diharapkan semua perguruan tinggi di Indonesia mampu mempersiapkan Mahasiswa sebagai anggota masyarakat yang mampu dan termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengaktualisasi kan serta melembagakan masyarakat madani. Yang akhirnya pendidikan tinggi diharapkan mampu menghasilkan Mahasiwa yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten menguasai IPTek, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai peran sosial (Hamdan Mansoer, 2001, hIm. 3).

Harapan DIKTI di atas, sejalan dengan Deklarasi UNESCO Oktober 1998 tentang Kesepakatan Perguruan Tinggi, yang intinya sebagai berikut:
  1. Pendidikan Tinggi abad XXI harus memainkan peran sebagai suatu komponen vital dari pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik sebagai suatu tiang penyangga dalam pembentukan kemampuan masyarakat untuk demokrasi dan perdamaian.
  2. DIKTI harus merancang fungsi prospektifnya melalui analisis berkelanjutan tentang kegawatan sosial, ekonomi, budaya, dan kecenderungan politik, serta bertindak sebagai pemandu dalam mengatasi bencana, mampu melihat ke masa depan, mengantisipasi dan menyiapkan per-ingatan perdana.
  3. DIKTI harus sadar akan peranannya sebagai pelayan masyarakat, dan harus berusaha agar terjamin keseimbangan antara misi pendidikan dan misi sosial.


B. VlSI, MISI, TUJUAN PEMBELAJARAN DAN BAHAN AJAR ISBD
Sejalan dengan visi dan misi serta kompetensi MBB di atas, dikembangkan Visi ISBD sebagai berikut: “Mahasiswa selaku individu dan makhluk sosial yang beradab memiliki landasan pengetahuan, wawasan, serta keyakinan untuk bersikap kritis, peka, dan arif da-lam menghadapi persoalan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat”.
Sedangkan Misi ISBD adalah:
  1. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang keragaman, kesetaraan dan martabat manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat.
  2. Memberikan dasar-dasar nilai estetika, etika, moral, hukum dan budaya sebagai landasan untuk menghormati dan menghargai antara sesama manusia Sehingga akan terwujud masyarakat yang tertib, teratur dan sejahtera.
  3. Memberikan dasar-dasar untuk memahami masalah sosial dan budaya serta mampu bersikap kritis, analitis dan responsif untuk memecahkan masalah tersebut secara arif di masyarakat.
Atas dasar visi dan misi ISBD tersebut, kemudian dikembangkan Tujuan ISBD sebagai berikut:
  1. Mengembangkan kesadaran Mahasiswa untuk menguasai pengetahuan tentang kera-gaman dan kesetaraan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
  2. Menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif pada Mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah sosial-budaya dengan landasan nilai estetika, etika, moral, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
  3. Memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas serta keyakinan kepada Mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademis dan keahliannya.

Berdasarkan visi, misi, tujuan MBB dari ISBD tersebut, maka ISBD termasuk pada kategori General Education (pendidikan umum) yang bertujuan untuk membina individu (Mahasiswa) untuk menjadi warga masyarakat dan warga negara yang baik, yaitu pendidikan yang berkenaan dengan pengembangan keseluruhan kepribadian seseorang dalam kaitannya dengan masya-rakat dan lingkungan hidup.

Nursyid Sumaatmadja (2002:107) mengatakan bahwa:
“Pendidikan umum mempersiapkan generasi muda terlibat dalam kehidupan umum se-hari-hari dalam kelompok mereka, yang merupakan unsur kesatuan budaya, berhu-bungan dengan seluruh kehidupan yang memenuhi kepuasan dalam keluarga, pekerjaan, sebagai warga negara, selaku umat yang terpadu serta penuh dengan makna kehidupan.”
Singkatnya, pendidikan umum ini mempersiapkan peserta didik, terutama generasi muda untuk menjadi “manusia yang sesungguhnya”, yang manusiawi, mengenal diri sendiri, manusia lain di sekelilingnya, sadar akan kehidupan yang luas dengan segala masalah dan kondisinya yang menjadi hak dan kewajiban tiap orang untuk memberdayakannya sebagai anggota keluar-ga, masyarakat, warga negara dan dunia, dan akhirnya selaku umat manusia sebagai ciptaan Tuhan Maha Pencipta. Karena manusia dalam hidupnya mengalami pengalaman hidup yang penuh makna, bahkan aktivitas sosial dan budayanya pun dipengaruhi oleh pola-pola makna yang memberdayakan hidupnya. Oleh karena itu, Philip H. Phenik (1964: 6-8) mengemukakan bahwa, “pendidikan umum merupakan proses pembangkitan makna-makna yang esensial yang membimbing pelaksanaan hidup manusia melalui perluasan dan pendalaman makna-makna tadi”.

Selanjutnya Phenix mengatakan (dalam Nursyid S., 2002: 109) bahwa makna-makna esensial yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan budaya manusia meliputi enam pola, yaitu:

  1. simbolikMakna simbolik meliputi bahasa, matematika, termasuk juga isyarat-isyarat, upacara-upacara, tanda-tanda kebesaran, dan sebangsanya. Makna simbolik ini sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat - berbudaya manusia.
  2. empirikMakna empirik mencakup ilmu kealaman, hayati, kemanusiaan. Makna empirik ini mengem-bangkan kemampuan teoretis, konseptual, analitis, generalisasi berdasarkan fakta-fakta, dan kenyataan yang bisa diamati.
  3. estetikMakna estetik meliputi berbagai seni seperti musik, karya seni, kesenian, sastra, dan lain-lain. Ke dalam kawasan makna estetik ini, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan keindahan dan kehalusan, keunikan menurut persepsi subjektif berjiwa seni.
  4. sinoetik,  Makna sinoetik berkenaan dengan perasaan, kesan, penghayatan, dan kesadaran yang mendalam. Kedalam makna ini termasuk empati, simpati, dan sebagainya.
  5. etik, dan Makna etik berkenaan dengan aspek-aspek moral, akhlak, perilaku yang luhur, tanggung jawab, dan sebagainya.
  6. sinoptik. Makna sinoptik berkenaan dengan pengertian-pengertian yang terpadu dan mendalam se-perti agama, filsafat, pengetahuan sejarah yang meruntut nalar masa lampau, dan hal-hal yang bernuansa spiritual.

Dengan demikian ISBD sebagai bagian dari general education bukanlah sebuah disiplin ilmu, bukan pula merupakan bagian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan juga bukan merupakan bagian dari disiplin ilmu-ilmu budaya yang bertujuan untuk membina Mahasiswa untuk menjadi ahli ilmu sosial atau ahli dalam ilmu budaya, akan tetapi merupakan sebuah studi yang akan menggu-nakan makna-makna esensial disiplin ilmu-ilmu sosial dan ilmu budaya sebagai pisau analisis untuk memecahkan masalah sosial dan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Apabila dianalisis hakikat ISBD mulai dari kewajiban pendidik (Pasal 40 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003) dan keputusan Dirjen DIKTI Pasal 2 tentang misi serta Pasal 5 tentang metode pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa: isi ISBD terdiri dari disiplin-disiplin ilmu sosial dan humaniora beserta kegiatan dasar manusia, sedangkan metode berpikirnya mengadopsi ilmu pengetahuan alam, serta menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan psikologi pendidikan untuk teori belajar dan mengajarnya. Namun, jika dikaji secara historis, studi sosial, dan studi kebuda-yaan memiliki tujuan yang beragam, yaitu:

  1. Mendidik mahasiswa menjadi ahIi di bidang ilmu. Oleh karena itu, kurikulum disusun secara terpisah sesuai dengan body of knowledge masing-masing disiplin ilmu sosial dan budaya. Organisasi bahan harus disusun menurut struktur disiplin ilmunya baik penyusunan konsep maupun sintaksisnya. Mereka tidak mengaitkan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain dan tidak memikirkan bagaimana seseorang menjadi warga negara yang baik (seseorang menjadi warga negara yang baik hanya sebagai hasil sampingan saja). Pendekatan ini lebih menekankan pada content continuum, oleh karena itu mereka tidak setuju bahwa ilmu sosial/ilmu budaya dipandang sebagai studi sosial dan studi kebudayaan, tetapi lebih senang menyebutnya “Social Sciences dan Cultural Sciences”.
  2. Tujuannya menumbuhkan warga negara yang baik. Oleh karena itu ISBD harus merupakan “a unifIed coordinated holistic study of men living in societes” (Hanna, 63). Warga nega-ra yang baik akan mudah ditumbuhkan bila pendidik menempatkan Mahasiswa dalam konteks kebudayaannya, dibanding dengan memusatkan perhatian pada disiplin sosial dan budaya secara terpisah. Karena itu, program pengajaran harus dikorelasikan bahkan mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu sosial-budaya dalam unit program studi. Paham ini lebih menekankan pada process continuum dalam mencapai tujuan pendidikan.
  3. Kompromi antara pendapat pertama dan kedua. Oleh karena itu, tujuan pelajaran harus mampu mengembangkan dasar-dasar untuk menjadi ahli dalam bidang ilmu tertentu serta mampu memecahkan masalah sosial-budaya ketika Mahasiswa terjun di masyarakat. Oleh karena itu ISBD harus merupakan: (a) Simplifikasi dan distalasi dari berbagai disiplin ilmu sosial dan budaya untuk kepentingan pendidikan (Wesley, 64. hlm. 3). (b) Tujuannya merupakan “..., a body of predigested and organized knowledge storehouse of knowledge, skills, specific virtues, the presumed product of research in the social sciences, to be transmitted to the student.” (c) Bahan ajar harus merupakan sebagian dari hasil penelitian ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dipilih dan diramu sehingga cocok untuk program pendidikan.
  4. ISBD dimaksudkan mempelajari bahan-bahan yang sifatnya tabu, tertutup (closed areas) atau controversial issues yang timbul dalam bidang ekonomi, politik, sejarah, hukum, etika moral, dan lain-lain. 
Dengan bahan seperti ini diharapkan Mahasiswa:
a. Dapat mempelajari masalah sosial dan budaya yang memang perlu dipecahkan.
b. Dapat memahami bahwa Iklim kelas mencerminkan kehidupan demokratis.
c. Melatih mahasiswa untuk mampu berbeda pendapat
d. Dapat mendalami bahwa bahan tabu dekat kegunaannya dengan kebutuhan pribadi dan masyarakat. (Numan Somantri, 2000, hIm. 260-261)

Dengan demikian bahan ISBD harus lebih banyak memperhatikan:

  1. Kebutuhan dan minat Mahasiswa
  2. Masalah-masalah sosial dan budaya;
  3. Keterampilan berpikir, khususnya keterampilan menyelidik;
  4. Pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan alam sebagai bagian kehidupan;
  5. Kegiatan dasar manusia yang dicantumkan dalam program studi;
  6. Organisasi kurikulum yang bervariasi (integrated, correlated, dan separated);
  7. Pendekatan yang bervariasi (struktural, fungsional, dan interfield);
  8. Iklim kelas yang bisa menjadi laboratorium demokrasi, improvisasi, dan apresiasi;
  9. Evaluasi bukan hanya menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik, tetapi juga evaluasi proses;
  10. Bahan ajar bukan hanya diperkaya oleh ilmu-ilmu sosial dan budaya melulu, tetapi juga agama serta sains dan teknologi.


C. PENTINGNYA PENDEKATAN INTERDISIPLINER DALAM PEMBELAJARAN I.S.B.D
Sejak semula munculnya Basic Social Studies (Ilmu Sosial Dasar) dan Basic Humanities (Ilmu Budaya Dasar) sekitar tahun 1970-an dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk mendekatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga mendorong Mahasiswa untuk melihat permasalahan dalam ma-syarakat secara interdisipliner (Numan Somantri, hlm. 268). Pentingnya pendekatan inter-disipliner ini diharapkan agar Mahasiswa dapat melihat masalah sosial dan budaya secara lebih luas dan komprehensif, sehingga mereka di kemudian hari dapat berperan serta memecahkan masalah masalah sosial. Pendekatan ini cocok dengan tuntutan Pasal 5 Ayat (1) Keputusan Dirjen Dikti yang telah dikemukakan di atas. Apa yang diharapkan dalam Pasal 5 tersebut akan sulit tercapai jika menggunakan pendekatan monodisiplin, artinya menggunakan disiplin tertentu dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya (seperti sejarah, geografi, hukum, politik, sosiologi, antropologi, seni, sastra, psikologi sosial) secara terpisah. Tetapi perlu menggunakan pende-katan multidisiplin secara integratif untuk memecahkan masalah sosial dan budaya, karena haki-kat masalahnya kompleks sehingga memerlukan kajian dari berbagai disiplin ilmu, baik secara interdisipliner yang menggunakan berbagai disiplin ilmu secara terpadu dalam mengkaji suatu masalah maupun crossdisipliner (penggunaan dua disiplin dari sudut pandang yang berbeda) atau transdisipliner (penggunaan berbagai disiplin ilmu dari sudut pandang yang berbeda) untuk mengkaji suatu masalah.

Penggunaan pendekatan multidisiplin dalam proses pembelajaran ISBD bisa menggu-nakan pendekatan struktural, yaitu beberapa disiplin ilmu sosial atau disiplin ilmu budaya diguna-kan sebagai alat untuk mengkaji masalah, tetapi sistematika salah satu struktur disiplin tertentu masih terlihat dominan sebagai pisau analisisnya, karena masalah yang dikaji sangat erat dan banyak kaitannya dengan disiplin tertentu (misalnya masalah korupsi erat kaitannya dengan ilmu hukum, kemiskinan dengan ilmu ekonomi, banjir dengan ilmu geografi, dan sebagainya) sedangkan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang analisisnya. Dengan demikian, seluruh bahan itu harus disusun terlebih dulu secara sistematis menurut salah satu disiplin utama yang menjadi pokok kajian.

Atau menggunakan pendekatan fungsional, yaitu pembelajaran yang bertitik tolak dari masalah yang terdapat dalarn masyarakat atau lingkungan Mahasiswa atau masalah sosial-budaya di mana Mahasiswa terlibat secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan fungsional tidak be-rangkat dari satu disiplin ilmu, bahkan karena luasnya pembahasan, identitas setiap disiplin ilmu hampir tidak kelihatan karena banyaknya konsep yang berhimpitan dan bersintesis. Misalnya saja ketika membahas pergaulan bebas di luar nikah, atau anarki pascareformasi dikaji faktor historis, faktor politis, faktor yuridis, faktor sosiologis, faktor kultural, serta faktor sosial-ekonomi.

Karena itu, proses belajar mengajar diawali dengan menentukan dan merumuskan ma-salah, mengumpulkan data dan informasi, mengkaji latar belakang dan penyebabnya, mencari peraturan yang berhubungan, mengkaji kebijakan publik yang berlaku, meneliti bagaimana sikap masyarakat terhadap masalah tersebut, dan mencari berbagai alternatif solusi sampai akhirnya memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan publik untuk memecahkan masalah ter-sebut.

Bisa juga digunakan pendekatan interfield, yaitu bertitik tolak dari ruang lingkup yang luas, misalnya saja masalah humanitis dengan tema reformasi, pembangunan, pemilu, pilkada demokrasi, multikultur, dan lain-lain yang dikaji dan berbagai bidang ilmu yang cukup luas seperti bahasa, IPA, pendidikan, agama, teknologi, dan sebagainya. Dalam pendekatan interfield ini dapat juga digunakan the area approach yang berusaha menyusun bahan kuliah berdasarkan kebudayaan suatu daerah, misal saja kebudayaan Bali, kebudayaan Jawa Timur, kebudayaan Betawi, dan lain lain, atas dasar daerah tersebut maka aspek politik, sejarah, antropologi, eko-nomi, pendidikan, teknologi, agama, dan sumber daya alam ikut melengkapinya.

D. BEBERAPA ALTERNATIF DALAM MODEL PEMBELAJARAN ISBD
Bila pendekatan multidisiplin atau interdisipliner digunakan dalam ISBD, maka metode ceramah sudah tidak bisa lagi mendominasi aktivitas perkuliahan, karena itu multi metode harus digu-nakan secara bervariasi sesuai dengan kebutuhan interaksi kelas. Ceramah, tanya jawab, dan diskusi tentu saja masih dipandang penting terutama untuk memberikan penjelasan dasar-dasar ilmiah serta materi esensial yang menjadi basic concept masalah yang akan dibahas, akan tetapi model pembelajaran problem solving, inquiry, klasifikasi nilai, science technology and society, social action model, serta portofolio based learning sangat diperlukan untuk mengem-bangkan empat pilar pendidikan yang dikemukakan UNESCO.

Beberapa model pembelajaran yang disebutkan terakhir, sangat membutuhkan keteram-pilan Mahasiswa untuk menguasai teknik pemecahan masalah. Masalah sendiri dapat diartikan setiap kesulitan yang merintangi atau belum ada jawabannya secara pasti dan membutuhkan pemecahannya apabila manusia ingin maju dan berkembang terus. Tentu pengertian itu berbeda dengan persoalan yang bisa diartikan sebagai suatu masalah yang sudah ada jawabannya. Dalam ISBD sebaiknya yang dipecahkan itu bukan persoalan, akan tetapi masalah.
John Dewey dalam bukunya, How We Think (1910), mengemukakan langkah peme-cahan masalah sebagai berikut:
(a) A feeling of perplexy;
(b) The definition of the problem;
(c) Sugesting and testing hypotheses;
(d) Development of the best solution by reasoning; and
(e) Testing of the conclution followed by reconsideration of necessary.
Kalau disederhanakan sama dengan langkah-langkah kegiatan ilmiah, yaitu mulai:
(a) Merasakan adanya masalah;
(b) Merumuskan masalah;
(c) Menetapkan hipotesis atau membuat pertanyaan pertanyaan penelitian untuk meme-
cahkan masalah;
(d) Menetapkan sumber data yang akan dijadikan objek penelitian;
(e) Membuat instrumen untuk melakukan penelitian;
(f) Melakukan pengumpulan data;
(g) Melakukan kiasifikasi dan analisis data;
(h) Menguji hipotesis atau Pembahasan hasil penelitian;
(i) Rekomendasi.
Model pemecahan masalah dari John Dewey ini mendasari model-model pembelajaran lain yang melibatkan Mahasiswa untuk melakukan penyelidikan, seperti
 Model Klarifikasi Nilai dari Louis Rath (1977),
 Model Kegiatan Sosial dari Fred Newmann (1977),
 Sciences Technology and Society dari Peter Rubba (1982),
 Perkembangan Moral Kognitif dari Lawrence Kohlberg (1984),
 dan beberapa model pembelajaran yang sekarang ini banyak digunakan untuk mengaplikasikan kurikulum berbasis kompetensi seperti Model Pembelajaran Portofolio dan Model Pembelajaran Kontekstual.

E. PROSES PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO
1. Pengertian
Istilah portofolio yang paling sering dikenal terdapat di lapangan pemerintahan, terutama ketika menunjuk pada Menteri yang tidak membawahi suatu departemen, biasanya Menteri se-perti itu disebut Menteri Negara atau Minister Without Portofolio, akan tetapi di dunia pendidikan istilah itu sangat berbeda dan masih relatif baru.
Dalam konteks pendidikan, pengertian portofolio menurut D. Budimansyah (2002, hI-2) bisa diartikan sebagai “wujud benda fisik” yaitu bundel, yakni sekumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik, seperti bundelan hasil pre-test, tugas, post-test, dan lain lain. Bisa juga diartikan sebagai “kegiatan sosial paedagogis”, yaitu collection of learning experience yang terdapat dalam pikiran peserta didik baik yang berwujud pengetahuan, sikap, maupun kete-rampilan. Sedangkan sebagai model pembelajaran Boediono (2001) mengatakan bahwa portofolio merupakan bentuk dan praktik belajar kewarganegaraan, yaitu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui penga-laman belajar praktik-empirik. Praktik belajar ini dapat menjadi program pendidikan yang mendorong kompetensi, tanggung jawab, dan partisipasi peserta didik, belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum (public policy), memberanikan diri untuk berperan serta dalam kegiatan antar manusia, antar universitas, dan antar anggota masyarakat. Sedangkan U. Syarifudin (2002, hIm. 31) mengatakan bahwa portofolio adalah tampilan visual dan audio yang disusun secara sistematis melukiskan proses berpikir yang didukung oleh seluruh data yang relevan, sehingga secara utuh melukiskan “integrated learning experiences” atau pengalaman belajar terpadu yang dialami oleh mahasiswa dalam kelas sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian, model pembelajaran berbasis portofolio merupakan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa secara aktif dan kooperatif mulai dan menentukan masalah secara demokratis, mengumpulkan data, mengoleksi data, menampilkan data, menentukan solusi permasalahan sehingga dia mampu menilai, dan mempengaruhi kebijakan umum dan hasil temuannya.

2. Langkah-langkah Pembelajaran
Langkah Pembelajaran Berbasis Portofolio (D. Budimansyah, 2002) meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. Mengindentifikasi Masalah
Dalam kegiatan ini, mahasiswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil berkisar antara 3-4 orang, setiap kelompok mencari satu masalah (biasanya melalui surat kabar bekas yang telah disediakan dosen). Dalam kegiatan ini mahasiswa diminta untuk menjawab hal-hal sebagai berikut:
(a) Apakah masalah ini merupakan masalah penting bagi saudara atau masyarakat
(mengapa)?;
(b) Lembaga manakah yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut?;
(c) Kebijakan apakah yang telah diambil oleh lembaga tersebut untuk mengatasi masalah
tersebut?;
(d) Apakah keuntungan dan kerugian dan kebijakan tersebut?;
(e) apakah kebijakan tersebut dapat diperbaiki?;
(f) Adakah silang pendapat terhadap kebijakan tersebut di masyarakat
(g) Di manakah kalian akan mendapat informasi lebih banyak tentang masalah tersebut?; (h) Adakah masalah lain di masyarakat yang berguna untuk dikaji oleh kelompok lain?
Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat pula dipakai untuk menelusuri sumber dan media cetak atau elektronik, untuk pertanyaan:
Butir (a) menjadi “Bagaimana pandangan artikel (berita TV/radio) terhadap ma-salah yang dianalisis?”
Butir (b): “Hal penting apa saja yang dimuat artikel/TV/radio berkenaan dengan masalah yang dianalisis?” Demikian juga untuk pertanyaan selanjutnya).

b. Memilih Masalah untuk Kajian Kelas
Setiap kelompok kecil yang telah menetapkan masalah masing-masing berdasarkan du-kungan informasi yang relatif memadai, mengajukan masalahnya pada kelompok kelas untuk dipilih salah satu berdasarkan hasil keputusan kelas. Oleh karena itu, akan terkumpul sejumlah masalah sesuai dengan banyaknya kelompok kecil yang ada dalam kelas (misalnya jumlah mahasiswa ada 48 orang, maka berarti ada 12 masalah apabila setiap kelompok 4 orang). Dalam kegiatan ini ada dua kegiatan: pertama, rnenyusun daftar masalah ditulis di papan tulis; kedua, melakukan pemungutan suara untuk memilih salah satu masalah untuk menjadi kajian kelas dengan cara:
(a) salah satu pembicara dari setiap kelompok kecil mengemukakan alasan mengapa masalah itu
dipilih dilihat dan kepentingannya bagi mahasiswa dan masyarakat, serta sejauh mana ketersediaan sumber informasi untuk menganalisis masalah tersebut;
(b) melakukan pemungutan suara untuk memilih salah satu masalah tersebut bisa secara terbuka
maupun tertutup. Hal ini bisa langsung dilakukan satu tahap artinya dipilih yang terbanyak atau dilakukan dua tahap dengan dua kali pemilihan, tahap pertama setiap orang memilih 3 masalah, dan masalah yang menempati peringkat 1, 2 dan 3 dipilih ulang untuk menetapkan hanya satu masalah saja dengan setiap pemilih menetapkan satu pilihan.

c. Mengumpulkan Informasi Tentang Masalah yang Akan Dikaji Oleh Kelas
Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi sumber-sumber informasi, dengan menentukan kriteria sumber informasi manakah yang akan memberikan banyak infor-masi dan sumber mana yang kurang. Lalu identifikasi pula tingkat kesulitan memperoleh in-formasi serta persyaratan yang diperlukan untuk menjangkau sumber informasi tersebut. Sumber informasi yang bisa dipakai misalnya, perpustakaan, kantor penerbit surat kabar, biro kliping, Biro Pusat Statistik, pakar perguruan tinggi, pakar hukum dan hakim, kepolisian, kantor legislatif, kantor pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan dan kelompok kepentingan, jaringan informasi elektronik, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, pusat pusat penelitian, dan lain-lain.
Kegiatan kedua adalah membentuk tim peneliti berdasarkan jenis sumber informasi yang telah ditetapkan (dalam kegiatan ini semua mahasiswa harus terbagi habis berdasarkan jenis sumber informasi yang telab ditetapkan). Sedangkan langkah untuk mengumpulkan informasi bisa dilakukan dengan cara:
(a) mengunjungi langsung sumber informasi (misalnya, ke perpustakaan, biro kliping,
Biro Pusat Statistik, dan lain- lain);
(b) menghubungi sumber informasi melalui telepon (bisa dilakukan Iangsung untuk
mendapatkan data yang telah disiapkan dengan daftar wawancara atau hanya sekadar membuat perjanjian untuk bertemu);
(c) membuat janji untuk mengadakan wawancara melalui kunjungan Iangsung, lewat
telepon atau permohonan melalui surat (kegiatan mi diperlukan untuk menetapkan waktu wawancara untuk mendapatkan informasi dan individu atau kelompok, seperti untuk wawancara dengan anggota legislatif, pejabat PEMDA, Kelompok LSM / ORMAS / ORPOL atau tokoh masyarakat, dan lain-lain);
(d) memohon informasi melalui surat.
Informasi yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis berdasarkan sub-subkajian mulai dari latar belakang terjadinya masalah (faktor-faktor penyebab), pandangan individu atau masyarakat terhadap rnasalah tersebut, dasar yuridis, historis, sosiologis, ekonomis, dan kultural masalah tersebut, Kebijakan publik yang berhubungan dengan masalah tersebut, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelesaian masalah, pada suatu bundel dokumen-tasi yang disebut bundel portofolio.

d. Mengembangkan Portofolio Kelas
Pada sesi ini, mahasiswa dikelompokkan kembali menjadi 4 kelompok:
(1) Kelompok yang akan menjelaskan masalah. Kelompok ini bertanggung jawab menjelaskan
mengapa masalah itu penting dibahas baik dari sudut individu kelornpok maupun pemerintah dengan argumentasi yang rasional didukung oleh data-data akurat yang telah dikumpulkan. Kelompok ini bertugas menjawab:
(a) Seberapa seriuskah masalah itu bagi masyarakat;
(b) Seberapa luas masalah tersebut tersebar pada bangsa atau negara;
(c) Mengapa masalah itu harus ditangani pemerintah;
(d) Haruskah individu atau masyarakat bertanggung jawab untuk mengatasi masalah
tersebut;
(e) Adakah aturan hukum atau kebijakan publik untuk mengatasi masalah tersebut, mema-
daikah aturan tersebut, apakah hukum itu dilaksanakan atau tidak;
(f) Adakah silang pendapat di masyarakat tentang masalah tersebut;
(g) Adakah individu atau kelompok/organisasi yang berpihak pada masalah tersebut, menga-
pa mereka menaruh perhatian pada tnasatah tersebut, apakah keuntungan dan kerugian individu/ organisasi pada posisinya tersebut, bagaimana cara mereka memengaruhi kebijakan pemerintah untuk mengambil posisi seperti mereka dalam menghadapi masalah tersebut;
(h) Jika ada yang bertanggung jawab, pada tingkat manakah pemerintah atau lembaga yang
menangani masalah tersebut, apakah yang sedang mereka kerjakan;
(2) Kelompok yang mengkaji berbagai kebijakan alternatif untuk memecahkan masaiah. Dengan
penjelasan rasional mengapa alternatif itu mungkin dilakukan dengan dukungan data informasi yang telah dikumpulkan. Kelompok dua ini harus menjawab:
(a) Kebijakan-kebijakan apakah yang diusulkan;
(b) Apakah keuntungan dan kerugian dan setiap kebijakan tersebut;
(3) Kelompok yang mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah.
Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengusulkan kebijakan publik dalam bentuk aturan, hukum atau tindakan apakah yang harus dibuat atau dilakukan oleh pemerintah, lembaga atau masyarakat untuk mengatasi masalah, kebijakan yang diusulkan ialah kebijakan yang disetujui oleh mayoritas Mahasiswa di kelas itu. Kelompok ini harus menjawab:
(a) Kebijakan apa yang diyakini kelompok untuk mengatasi masalah;
(b) Keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut;
(c) Bagaimana hubungan kebijakan tersebut dengan nilai-moral dan hukum yang berlaku;
(d) Tingkat pemerintah atau lembaga mana yang harus bertanggung jawab untuk melaksa-
nakan kebijakan tersebut, mengapa;
(4) Kelompok yang mengusulkan rencana tindakan, yang menunjukkan bagaimana seseorang
warga negara atau warga masyarakat dapat memengaruhi pemenintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas. Rencana tersebut hendaknya mencakup langkah-langkah yang dapat diambil agar kebijakan yang diusulkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh pe-merintah / Iembaga yang menerima usulan.
Meskipun koordinasi ada pada kelompok empat, akan tetapi proses pembuatan usulan tin-dakan sebaiknya melibatkan seiuruh warga kelas. Hasil pekerjaan kelompok empat ini harus disertai penjelasan tertulis tentang kelompok mana saja di masyarakat yang akan mendukung rencana tindakan tersebut serta kelompok mana saja yang akan menentang, oleh karena itu harus dijelaskan pula langkah-langkah untuk meyakinkan kepada yang menentang agar rencana tindakan dapat terlaksana. Demikian pula pada institusi pemerintahan, harus dijelaskan mana yang akan mendukung dan mana yang tidak dengan penjelasan upaya untuk meyakinkannya.
Keempat kelompok di atas, setelah menjawab pertanyaan masing-masing harus:
(a) menampilkan kajiannya secara grafis dalam bentuk peta, gambar, foto, grafik, karikatur,
kartun politik, judul surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi-ilustrasi lainnya yang dapat memperjelas kajian kelompoknya masing-masing. Ilustrasi tersebut dapat bersumber dari bahan cetakan, atau dibuat sendiri. Bila ilustrasi yang diambil dari bahan cetakan harus mencantumkan sumber resminya. Selanjutnya kelompok kelompok tersebut harus:
(b) mengidentifikasi sumber informasi apakah sumber itu dan lembaga, orang, bahan cetak,
berita radio atau TV dalam lembar yang diketik.
Hasil pekerjaan (dokumentasi) kelompok satu diletakkan pada bab satu, kelompok dua di bab dua, kelompok tiga di bab tiga, dan kelompok empat di bab empat pada bundel dokumentasi portofolio, misalnya saja berisikan:
a) kumpulan klipping surat kabar dan majalah;
b) laporan tertulis hasil wawancara;
c) laporan tertulis ulasan radio atau TV;
d) catatan hasil komunikasi dengan kelompok tertentu;
e) petikan hasil publikasi pemerintah atau perundang-undangan.
Khusus untuk buku, makalah, perundang-undangan dan sejenisnya, bila terlampau pan-jang cukup memasukan abstrak atau judul buku tersebut.

e. Penyajian Portofolio (Show-Case)
Show-case atau gelar kasus pada dasarnya memberiikan pengalaman berharga kepada Mahasiswa untuk mampu menyajikan gagasan dan meyakinkannya kepada orang lain agar menerima gagasan tersebut. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan terdiri dari:
(1) Persiapan. Pertama, memastikan bundel portofolio dokumentasi yang terdiri dari empat bab sudah memadai dan disusun rapi; Kedua, menyiapkan panel empat muka dan karton yang bisa berdiri tegak sebagai panel penayangan materi setiap kelompok yang sudah disatukan (lihat gambar di bawah ini) Ketiga, mempersiapkan penyajian lisan, sedang kelompok sebaiknya melakukan latihan terlebih dahulu sebelum melakukan penyajian lisan di hadapan para juri, sehingga setiap anggota dapat bergi-liran untuk menyajikannya secara sistematis dengan pilihan materi yang sangat esensial, dengan demikian akan terjadi cooperative learning; Keempat, menyiapkan ruangan yang representatif untuk menampung anggota seluruh kelas, juri, serta undangan, dengan menyiapkan pengeras suara dengan tiga mikrofon disertai penerangan dengan pengaturan yang memadai; Kelima, mengundang juri, sebaiknya juri terdiri dari tiga orang yang mewakili akademisi, pejabat, dan tokoh masyarakat atau organisasi yang relevan dengan bidang yang dikaji; Keenam, menetapkan moderator, sebaiknya dilakukan oleh Dosen pembimbing. Moderator di samping bertugas mengatur jalannya persidangan, juga memberikan petunjuk awal kepada dewan juri tentang teknis pelaksanaan,serta sistem penilaian dengan format yang telah disiapkan sekaligus menetapkan siapa yang menjadi ketua dan yang menjadi anggota dan ketiga juri tersebut.
(2) Pembukaan, dilakukan oleh moderator dengan menginformasikan masalah yang, dikaji kelas serta memperkenalkan namanama anggota dewan jun lalu mernpersilakan para juri untuk mengamati portofollo penayangan dalam papan empat muka, dari berbagai grafik, karikatur, serta dokumen portofolio yang terkumpul empat bab selarna 10 menit.
(3) Penyajian lisan tiap kelompok, diawali dengan kelompok satu sampai kelompok empat. Teknisnya, moderator memanggil salah satu anggota kelompok maju ke depan langsung disuruh untuk memperkenalkan anggota masing-masing, setelah itu disuruh memaparkan materi bahasannya sekitar 7-10 menit, lalu diadakan tanya jawab antara dewan juri dengan kelompok sekitar 10 menit, lalu kelompok satu disuruh kembali ke tempat semula dilanjutkan dengan penyajian kelompok dua. Setelah kelompok dua selesai sebaiknya diadakan selingan acara kesenian dengan menampilkan tarian, vokal grup, atau baca puisi selama 10 menit. Kesempatan ini digunakan dewan juri untuk melakukan rekap penilaian pada kelompok satu dan kelompok dua. Setelah itu dilanjutkan oleh kelompok tiga dan kelompok empat.
(4) Tanggapan hadirin/undangan, setelah selesai kelompok empat beri kesempatan kepada hadirin untuk memberikan tanggapan terhadap penyajian portofolio tersebut selama 10 menit, bila ada yang penting harus dicatat oleh tiap kelompok sebagai masukan.
(5) Pengumuman dewan juri. Penilaian dewan juri didasarkan pada kualitas portofolio penayangan dan dokumentasi serta kualitas penyajian dan tanya jawab waktu penyajian lisan, sebaiknya diberikan reward kepada kelompok dalam bentuk piagam penghargaan.
Tujuan utama semua itu antara lain untuk berbagi ide dan pengalaman belajar antar “young citizens” yang secara psikososial dan sosiokultural pada gilirannya kelak akan menum-buhkan etos demokrasi dalam konteks “harmony in diversity” (U. Syaripudin, 2001, hIm. 32).
Setelah acara dengan pendapat, dengan fasilitasi Dosen diadakan kegiatan “refleksi” yang bertujuan agar Mahasiswa dan Dosen merenungkan dampak perjalanan panjang proses belajar bagi perkembangan pribadi sebagai warga negara. Ajaklah Mahasiswa untuk menjawab pertanyaan:
“Apakah saya telah menjadi Mahasiswa yang baik? Dan apa yang akan saya lakukan sebagai warga negara selanjutnya?” Tentu saja bagi Dosen perlu juga merenungkan pertanyaan: “Apa yang telah saya sumbangkan untuk mengembangkan etos demokrasi pada Mahasiswa sebagai warga negara muda?”

f. Kriteria Penilaian Portofolio
(1) Kelengkapan, meliputi kesesuaian dengan tugas kelompok masing-masing;
(2) Kejelasan, meliputi sistematika, penggunaan bahasa yang tepat dan dimengerti,
argumen yang ditampilkan;
(3) Informasi, meliputi keakuratan informasi, dukungan fakta, dan hubungan informasi
dengan masalah yang dikaji;
(4) Dukungan, meliputi contoh aktual yang mendukung masalah atau pemecahan masa-
lah, serta penjelasan yang mendalam secara interdisipliner;
(5) Data grafis, meliputi hubungan data grafis dengan masalah atau bagiannya, apakah
lebih menjelaskan informasi sehingga orang lain lebih memahami masalah yang dikaji;
(6) Dokumentasi, meliputi keragaman dan keakuratan sumber dokumenter, teknis pen-
dokumentasian, teknis pengutipan, hubungan dokumentasi dengan masalah;
(7) Argumentasi, meliputi argumentasi rasional, argumentasi ilmiah ilmu-ilmu sosial dan
budaya, argumentasi nilai-moral dan hukum.

F. CATATAN
Untuk menilai mahasiswa sebaiknya, di samping kriteria di atas, juga harus diperhatikan keterlibatan dan aktivitas Mahasiswa dalam melaksanakan tugas tersebut sejak awal sampai akhir portofolio. Di samping itu, model pembelajaran portofolio ini bukan dilaksanakan dalam satu kegiatan tatap muka, melainkan merupakan proyek Mahasiswa dalam satu semester, yang penampilannya dilakukan menjelang akhir semester, kalau bisa ada kompetisi antarkelas yang dilaksanakan bersamaan dengan pekan seni dan kegiatan Mahasiswa lainnya dengan melibat-kan civitas akademika dan masyarakat yang relatif luas. Kegiatan pembelajaran ini dapat dijadikan kegiatan penelitian pendidikan Dosen ISBD melalui Classroom Action Research atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

1 comment:

  1. Yth. Bapak Achaludin Ibnu Rochim, Saya setuju naskah ini dipublish, tapi tolong cantumkan nama penulis naskah tersebut. Naskah tersebut milik Kama Abdul Hakam dosen UPI yang semula dijadikan bahan penataran dosen-dosen ISBD se Indonesia sejak tahun 2003 dan telah dibukukan dalam buku ISBD terbitan Kencana Prenada Media Group sejak tahun 2006.

    ReplyDelete

For yout correction, write your comment in here. Thank you.
(Tulislah komentar anda di sini untuk perbaikan. Terima kasih)

KULIAH