DATANG DAN KUNJUNGI SEKARANG JUGA. WISATA BAHARI LAMONGAN(WBL), Tempat Habiskan Waktu Berlibur Bersama Keluarga atau Orang Terdekat Anda dengan Landscape Terluas dan Panorama Paling Eksotis Dilengkapi Wahana Hiburan Paling Dramatis Sepanjang Pesisir Pantai Jawa Utara
-->

Peranan Regulasi Dalam Pembiayaan Usaha Mikro

Usaha mikro tiba-tiba menjadi sasaran primadona para pengusaha lembaga keuangan. Fenomena apakah ini?

Ketika usaha besar banyak bermasalah, kredit macet dimana-mana, sementara kesadaran menabung masyarakat sangat tinggi, maka perbankan tidak bisa tidak harus mulai mencari sasaran baru jika tidak mau menderita kerugian akibat negative spread, di mana jumlah simpanan lebih besar daripada jumlah pinjaman. Tak pelak debitor-debitor kecil yang jumlahnya mengagumkan statistik ekonomi nasional akhirnya menjadi lahan baru bagi lembaga keuangan Bank, di mana sebelumnya adalah merupakan lahan garapan lembaga keuangan non bank.

Hari ini bank umum harus berkompetisi ketat dengan Lembaga Keuangan lain seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), modal ventura, program Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), pegadaian dan sebagainya.
Dan dalam prakteknya gerakan perbankan ini masih belum synergi dengan sektor usaha mikro sebagai akibat kesenjangan informasi pada pengusaha mikro yang belum sepenuhnya memahami seluk beluk prosedur perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 mendefiniskan Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yakni Usaha Mikro memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omsetnya maksimal Rp 300 juta/tahun

Saya belum memiliki data terkini yang akurat mengenai jumlah persisnya pengusaha mikro ini, tetapi berdasarkan Sensus Ekonomi 2006 Potensi jumlah usaha mikro di Kota Surabaya yang diketahui saja belum termasuk yang tidak diketahui yaitu sebesar 280.324 unit usaha (77,55%) dari total seluruh usaha yang ada dan ini masih akan terus bertambah.

Sementara lembaga keuangan Bank yang dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah, dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek) amat sulit diakses oleh pengusaha mikro.

Kendala akses permodalan dari lembaga keuangan ini terjadi karena terdapat anggapan bahwa memberikan kredit pada usaha mikro mengandung resiko tinggi, karena manajemen yang masih tradisional, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, skala dan teknik produksi yang rendah, pasar yang kecil dan kemampuan pemasaran yang terbatas, akses informasi yang rendah, sistem teknologi informasi masih sederhana, sehingga kemungkinan kredit macet sangat tinggi. Dari sinilah usaha mikro mengalami persoalan trustmen dalam perbankan, dan kesulitan mengakses permodalan.

Padahal realitanya keunggulan usaha mikro ini sudah teruji sampai saat ini, terutama kemampuan resistansi usaha mikro terhadap gejolak krisis ekonomi. Dan kenyataannya pengusaha usaha mikro biasanya merupakan debitor yang patuh membayar kewajiban kreditnya.

Di samping itu, sampai saat ini usaha mikro merupakan salah satu penyedia lapangan kerja cukup besar di Indonesia. Terlepas apakah usaha mikro telah dapat menjadi nasabah bank (effective demand/bankable) ataukah belum sebenarnya usaha mikro memiliki potensi sebagai sasaran penyaluran kredit.

Melihat terdapat celah seperti ini maka masuklah berbagai lembaga keuangan tidak resmi atau shadow banking yang memberikan pinjaman pada usaha mikro dengan beban bunga yang jauh di atas rata-rata bunga bank ataupun koperasi. Misalnya rentenir harian, arisan simpan pinjam, piyo piyo, gadai gelap, Baitul Mal wa Tamwil, dan sebagainya.

Berhadapan dengan shadow banking semacam ini tentu saja posisi tawar usaha mikro terlampau lemah. Seringkali muncul persoalan dalam hukum perdata di mana usaha mikro tidak memperoleh perlindungan, karena berbagai keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya.

Dari setting perekonomian usaha mikro inilah maka salah satu substansi yang menjadi fokus pemerintah adalah pengaturan dan pengawasan kegiatan shadow banking dari lembaga keuangan mikro non-bank yang jumlahnya tersebar di banyak daerah bahkan hingga pelosok pedesaan.

Dengan segala potensi dan keunggulannya tersebut maka perlu solusi sebuah lembaga keuangan yang khusus bergerak di sektor usaha mikro.

Demi kepentingan tersebut Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ke DPR untuk dibahas segera. Dari situ diharapkan pemerintah daerah bisa berperan aktif dalam mengawasi transaksi pembiayaan mikro atau pratik shadow banking di daerah.

Lembaga keuangan mikro (LKM), seperti koperasi dan Baitul Mal wa Tamwil, sejauh ini belum jelas di bawah siapa supervisinya karena dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) keduanya dikeluarkan dari pengawasan OJK, hal mana sejalan dengan penolakan Kementeri Koperasi dan UKM yang sebenarnya dalam UU OJK disediakan ruang untuk membentuk lembaga pengawas transaksi pembiayaan mikro, hal ini merujuk pada klausul pembentukan lembaga pengawas bank lainnya.

Kepastian wewenang dan regulasi ini penting karena Kendala hukum atau legalitas akan ditemui karena dengan adanya regulasi yang mensyaratkan lembaga keuangan untuk memperhatikan legalitas usaha calon debitor, maka lembaga keuangan mengalami hambatan dalam membiayai pengusaha mikro atau sektor informal.

Selain itu, acapkali program pengembangan usaha mikro merupakan paket kebijakan pemerintah yang kerap kali tidak sesuai dengan kondisi obyektif sektor usaha mikro dengan ragam varian menurut lokasi, jenis usaha, dan latar belakang sosial budaya si pengusaha. Dan jangan lupa kendala koordinasi berupa lemahnya koordinasi antar departemen teknis atau pihak-pihak yang terkait juga bakal menjadi masalah tersendiri.

Namun, jika pemerintah tetap menjadikan RUU LKM sebagai program legislasi nasional (Prolegnas) tahun ini, maka terdapat keharusan bagi Komisi VI DPR untuk membahas tentang koperasi, sedangkan Komisi XI DPR untuk mendalami isu kredit dan pembiayaan mikro, sehingga dalam draft UU LKM tersebut, nantinya pemerintah daerah dapat wewenang melakukan supervisi aktivitas pembiayaan mikro dengan bersinergi dengan koperasi-koperasi di masing-masing daerahnya.

Mengenai mekanisme akan hal itu akan diawasai oleh Kepala Dinas (Koperasi dan UKM), yang di bawah struktur Bupati atau walikota, mengingat berbagai kendala pembiayaan pada sektor usaha mikro ini.

No comments:

Post a Comment

For yout correction, write your comment in here. Thank you.
(Tulislah komentar anda di sini untuk perbaikan. Terima kasih)

KULIAH